TESIS
PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN KERJA , DAN PROFESIONALISME AUDITOR INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL DENGAN ROLE CONFLICT SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Akuntansi
Oleh :
Nama : LUSIANA PUTRI AHMADI NIM : 123161063
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA
2019
THESIS
INFLUENCE OF INDEPENDENCE, WORK EXPERIENCE, AND PROFESSIONALISM OF INSPECTORAT AUDITORS ON QUALITY OF
INTERNAL AUDIT WITH ROLE CONFLICT AS A MODERATING VARIABLE
Submitted To Accomplish The Requirement For Master Degree in Accounting
Proposed by :
Name : LUSIANA PUTRI AHMADI NIM : 123161063
POST GRADUATE ACCOUNTING PROGRAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSSINES
TRISAKTI UNIVERSITY JAKARTA
2019
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmattullahi Wabarakatuh
Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan tesis yang berjudul “Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, dan Profesionalisme Auditor Inspektorat Terhadap Kualitas Audit Internal Dengan Role Conflict Sebagai Variabel Moderasi”. Shalawat beserta salam semoga terus tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Magister Akuntansi Program Strata Dua (S2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.
Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Moh. Zain Ahmadi dan Ibunda Akmal Ade Bantika, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, motivasi, dukungan moril maupun materil serta perhatian dan nasehat-nasehat yang dapat membimbing peneliti kearah yang lebih baik.
Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, Msh., M.Sc., PhD selaku Rektor Univesitas
Trisakti.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Soedaryono, Ak., MBA selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.
3. Ibu Dr. Susi Dwi Mulyani, MM., Ak., CA selaku Ketua Program Magister
Akuntansi Universitas Trisakti
4. Bapak Dr. Slamet Wiyono, Ak., MBA., CA selaku pembimbing I dan Ibu Dr.
Vinola Herawaty, Ak., M.Sc., CA selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu peneliti dengan sabar membimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Titik Aryati, Ak., CA., M.Si dan Ibu Dr. Regina Jansen, Ak., CA., M.Si yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang
telah membimbing dan membantu sehingga peneliti bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Kementrian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia yang telah membantu dalam proses penelitian.
8. Kakakku, Eka Juniastuty Ahmadi dan semua keluarga yang selalu memberikan
doa, semangat dan dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-Teman seangkatan Magister Akuntansi, khususnya Nabila, Nisa, Cantika,
Mba Dwi, Mba Avi, dan Asep serta semua keluarga Magister Akuntansi Angkatan 31 yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini, Ahmad Farras Hapusa yang dengan sabar menyemangati dan mendukung, kawan Anomali Coffee, Kebut Kopi, dan Max Coffee yang selalu menyuguhkan kopi berjuta imajinasi dan inspirasi. Aroma kopi yang selalu menyemangati dalam pembuatan tesis ini, menemani, dan menghilangkan rasa jenuh.
10. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih baik berupa materi, tenaga, dan pikiran sehingga proses pembuatan tesis ini berjalan dengan lancar.
Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Aamiin.
Wallahul Muwaffik Ilaa Aqwamit Thariq
WassalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakart, 28 Maret 2019
Lusiana Putri Ahmadi
DAFTAR ISI
Halaman
Tanda Persetujuan Tesis ... i
Thesis Approval ... ii
Tanda Pengesahan Tesis ... iii
Thesis Approval ... iv
Surat Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat ... v
Kata Pengantar ... vi
Daftar Isi ... viii
Daftar Tabel ... xii
Daftar Gambar ... xiii
Daftar Lampiran ... xiv
Abstrak ... xv
Abstract ... xvi
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 8
1.3. Tujuan Penelitian ... 9
1.4. Manfaat Penelitian ... 10
1.5. Sistematika Penulisan Tesis ... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .... 12
2.1. Tinjauan Pustaka ... 12
2.1.1. Teori Agensi ... 12
2.1.2. Teori Akuntansi Positif ... 13
2.1.3. Teori Atribusi ... 14
2.1.4. Independensi ... 15
2.1.5. Pengalaman Kerja ... 19
2.1.6. Profesionalisme ... 20
2.1.7. Role Conflict ... 21
2.1.8. Kualitas Audit ... 24
2.2. Penelitian Terdahulu ... 27
2.3. Rerangka Konseptual ... 28
2.4. Pengembangan Hipotesis ... 30
2.4.1. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit ... 31
2.4.2. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit ... 31
2.4.3. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit ... 32
2.4.4. Pengaruh Role Conflict terhadap Kualitas Audit ... 32
2.4.5.Moderasi Role Conflict terhadap Hubungan antara Independensi dan Kualitas Audit ... 33
2.4.6.Moderasi Role Conflict terhadap Hubungan antara Pengalaman Kerja dan Kualitas Audit ... 34
2.4.7.Moderasi Role Conflict terhadap hubungan antara Profesionalisme dan Kualitas Audit ... 35
BAB III METODE PENELITIAN ... 36
3.1. Rancangan Penelitian ... 36
3.2. Definisi Operasional Variabel ... 36
3.2.1. Variabel Dependen ... 36
3.2.2. Variabel Independen ... 37
1. Independensi ... 37
2. Pengalaman Kerja ... 37
3. Profesionalisme ... 37
3.2.3. Variabel Moderasi ... 37
3.3. Pengukuran Variabel ... 38
3.4. Metode Pengumpulan Data ... 43
3.5. Metode Analisis Data ... 44
3.5.1. Teknik Pengujian Instrumen Kuesioner ... 44
3.5.1.1. Uji Validitas ... 44
3.5.1.2. Uji Reliabilitas ... 45
3.5.1.3. Uji Asumsi Klasik ... 46
3.5.1.3.1. Uji Normalitas ... 46
3.5.1.3.2. Uji Multikolinieritas ... 46
3.5.2. Metode Pengujian Hipotesis ... 47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 49
4.1. Deskripsi Data/Objek Penelitian ... 49
4.1.1. Karakteristik Responden ... 49
4.1.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ... 49
4.1.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 50
4.1.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Dalam Tim ... 50
4.1.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja ... 51
4.1.1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional ... 51
4.2. Analisis Hasil Penelitian ... 52
4.2.1. Statistik Deskriptif ... 52
4.2.2. Uji Validitas ... 53
4.2.3. Uji Reliabilitas ... 54
4.2.4. Uji Asumsi Klasik ... 55
4.2.4.1. Uji Normalitas ... 55
4.2.4.2. Uji Multikolinieritas ... 57
4.2.5. Hasil Pengujian Hipotesis ... 58
a. Uji R2 ... 58
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ... 58
c. Uji Parsial (Uji t) ... 59
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian ... 62
4.3.1. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit ... 62
4.3.2. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit ... 62
4.3.3. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit ... 63
4.3.4. Pengaruh Role Conflict Terhadap Kualitas Audit ... 63
4.3.5. Pengaruh Role Conflict Dalam Memoderasi Hubungan Independensi dan Kualitas Audit ... 64
4.3.6. Pengaruh Role Conflict Dalam Memoderasi Hubungan
Pengalaman Kerja dan Kualitas Audit ... 64
4.3.7.Pengaruh Role Conflict Dalam Memoderasi Hubungan Profesionalisme dan Kualitas Audit ... 65
BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI ... 67
5.1. Simpulan ... 67
5.2. Keterbatasan ... 68
5.3. Implikasi ... 68
5.3.1. Implikasi Manajerial ... 68
5.3.2. Implikasi Bagi Peneliti Selanjutnya ... 69
Daftar Pustaka ... 70
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ... 27
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel ... 38
Tabel 3.2 Penilaian Skor Peryataan ... 43
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden ... 49
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden ... 50
Tabel 4.3 Jabatan Dalam Tim ... 50
Tabel 4.4 Pengalaman Kerja Responden ... 51
Tabel 4.5 Jabatan Fungsional Responden ... 51
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel ... 52
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas ... 53
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Reliabilitas ... 55
Tabel 4.9 Uji Normalitas ... 56
Tabel 4.10 Uji Multikolinieritas ... 57
Tabel 4.11 Hasil Uji R2 ... 58
Tabel 4.12 Hasil Uji f ... 59
Tabel 4.13 Hasil Uji t ... 60
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Rerangka Konseptual ... 30 Gambar 4.1 Uji Normalitas ... 56
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian Google Form Lampiran 2 Hasil Pengujian Melalui SPSS 23 Lampiran 3 Hasil Turnt In
Lampiran 4 Surat Keterangan Melakukan Penelitian
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh independensi, pengalaman kerja, dan profesionalisme auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal dengan role conflict sebagai variabel moderasi. Penelitian ini mencoba mengangkat konflik yang ada dalam lingkungan birokrasi pemerintahan terkait dengan kualitas audit.
Objek dalam penelitian ini adalah auditor inspektorat yang bekerja pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan convience sampling dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan moderated regression analysis (uji interaksi).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, independensi dan pengalaman kerja auditor inspektorat tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selain itu, role conflict memperlemah pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. Role conflict tidak memperlemah pengaruh independensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
Kata Kunci : Independensi, pengalaman kerja, profesionalisme, kualitas audit, role conflict, auditor inspektorat
ABSTRACT
This study aims to examine the influence of independence, work experience, and professionalism of inspectorate auditors on quality of internal audit with role conflict as a moderating variable. This study tried to lift the conflicts that exist within the environment of goverment bureaucracy related to audit quality.
The object of this experiment is inspectorate auditors who work at the Village Ministry, Underdeveloped Regional Develompent, and Transmigration of Republic Indonesia. Sampling technique using convience sampling by distributing questionnaires. Data analysis method is used moderated regression method (interaction test).
The results of this study showed that professionalism of inspectorate auditors has a possitive effect on audit quality. Whereas, independency and work experience of inspectorate auditors has no possitive effect on audit quality. In addition, role conflict has effect in weaken professionalism of inspectorate auditors on audit quality. Role conflict has no effect in weaken independency and work experience of inspectorate auditors on audit quality.
Keyword : independence, work experience, professionalism, audit quality, role conflicts, inspectorate auditors
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Good governance merupakan salah satu sistem yang wajib diterapkan di lingkungan pemerintahan. Mengingat pentingnya hal tersebut, akuntansi sektor publik sangat dibutuhkan guna membantu terwujudnya good governance.
Sekarang ini, melihat meningkatnya tingkat korupsi di badan birokrasi, baik dari tingkat kementrian, lembaga dan daerah membuat pandangan buruk masyarakat terhadap birokrasi semakin tidak baik.
Auditor internal pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.
Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Peran auditor internal pemerintah adalah untuk membantu Kepala Daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum (Bastian, 2014: 36).
Kasus yang pernah terjadi diantaranya yaitu pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta mendesak pencopotan inspektorat dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai bermasalah. Hal itu dilakukan karena gubernur DKI Jakarta kecewa, setelah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang memberi opini DKI Jakarta Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. “Kalau Bapak Persiden RI tidak mau ganti inspektorat dan kepala SKPD yang bermasalah, ini akan menjadi masalah,” kata Gubernur DKI Jakarta kepada Tempo, Sabtu, 21 Juni 2014. Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54
triliun. Menurut Gubernur DKI Jakarta, ini bukti bahwa inspektorat tidak beres.
Di hari jadinya ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota V BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.
"Arah kebijakan pemeriksaannya berfokus ke dana belanja bantuan sosial, belanja jasa, dan modal," kata Agung dalam konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta mengakui sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bermasalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencopot pejabat yang SKPD- nya bermasalah tersebut." Dinas PU (Pekerjaan Umum) mungkin bermasalah. BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) bermasalah soal aset- aset dan sistem," katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014.
Selain itu, keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam dugaan penyuapan yang dilakukan Kepala Desa Dasok Agus Mulyadi bersama- sama Bupati Pamekasan. Dari hasil OTT Rabu (2/8/17) lalu, Sutijipto dan anak buahnya, Kepala Bagian Inspektur Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin juga ditetapkan sebagai tersangka. Terkait adanya keterlibatan APIP dalam kasus ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sangat menyesalkan. Ia mengatakan, Inspektorat merupakan pengawasan internal pemerintahan daerah. Untuk diketahui, pengawasan intern Kementerian/Lembaga ataupun pemerintah daerah dilakukan oleh APIP. APIP sendiri terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota.
Sebelumnya pada Mei 2017, KPK juga menangkap seorang APIP Kementerian. KPK menduga Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyuap Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri agar Kemendes PDTT mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak hanya di KPK,
sekitar Juli 2016, Kejaksaan Negeri Mejayan pernah menetapkan seorang APIP sebagai tersangka kasus korupsi. APIP dimaksud adalah Inspektur Kabupaten Madiun, Benny Adiwijaya. Beny diduga menyalahgunakan anggaran Inspektorat Kabupaten Madiun yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan pada tahun anggaran 2014.
Terkait sejumlah kasus korupsi yang menjerat APIP, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universita Padjajaran, Prof. Nandang Alamsah Deliarnoor berpendapat, kasus-kasus tersebut sebagai fenomena yang positif. Proses hukum terhadap para APIP itu membuktikan bahwa check and balances system telah berjalan. “ APIP juga harus dikontrol, KPK juga harus dikontrol. Ingat, power tend to corrupt, absolut power tend to corrupt absolutely. Persoalannya, ada di mental juga selain sistem,” katanya kepada Hukumonline.
Dari berbagai fenomena dan permasalahan di atas mengenai kualitas audit sektor publik, maka auditor dituntut untuk meningkatkan kualitas audit dan tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga tidak ada lagi keraguan masyarakat dengan harapan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel, dan pada akhirnya mewujudkan clean governance dan good governance, serta dapat mempertahankan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka APIP masih perlu melakukan perbaikan, peningkatan, dan penguatan peran sebagai pengawas, pemeriksa dan pemberi peringatan dini terhadap sistem pengendalian intern dan tata kelola keuangan pemda yang handal.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa auditor internal/inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintahan. Adanya peran auditor internal/inspektorat selaku pengawas intern pemerintah memberikan sumbangsi perbaikan efisiensi dan efektivitas terhadap informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga bebas dari pengertian yang keliru dan kesalahan yang material, melaporkan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasikan. Sebagai suatu contoh, untuk menentukan keandalan informasi keuangan, inspektorat melakukan review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan
tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat menghasilkan suatu kualitas audit yang baik. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (Indayani, Sujana, dan Sulindawati.2015).
Audit memiliki peran besar dalam hal masukan (Input), proses dan hasil (Output) serta dampak dari suatu tujuan perusahaan, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan. Agoes (2012) menyatakan “audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan”. Pengertian audit dalam lingkup yang kecil adalah pemeriksaan keuangan, namun sebenarnya pengertian audit sangat luas, tidak hanya di bidang keuangan saja tetapi juga di bidang keuangan lainnya. Peran audit dalam hal pengawasan dan pemeriksaan secara analisis disebabkan karena audit memiliki tujuan yang jelas untuk lembaga yang sedang diperiksa akan lebih baik dimasa yang akan datang. Tujuan umum audit adalah untuk memberikan atau menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip keuangan yang berlaku.
Keinginan masyarakat yang semakin tinggi akan transparansi dan akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diwujudkan dengan adanya pelaksanaan fungsi pengawasaan dan system pengendalian internal yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peran aktif seorang auditor internal yang independent dan kompeten di bidangnya. Undang-Undang Keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.
Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi, dan fungsi dari auditor internal adalah melakukan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boynton et al., 2002). Auditor internal diharapkan dapat lebih memberikan sumbangsih bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.
Pengawasan internal yang baik dan bebas dari kepentingan adalah hal yang sangat penting dalam suatu instansi guna mengetahui apakah pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta bebas dari KKN. Terkait dengan hal itu, peran inspektorat sebagai internal audit pemerintah merupakan sumber yang penting dalam membantu auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik memerlukan dukungan dari inspektorat sebagai audit internal yang berkualitas, jika kualitas audit rendah, maka kemungkinan besar memberikan celah terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya.
Pada kenyataannya tugas dan fungsi inspektorat sebagai aparat pemeriksa yang membantu kepala daerah masih kurang efektif, hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai salah satu auditor internal pemerintah, yang ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan 3 (BPK). Hasil LHP BPK pada semester II tahun 2011 menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdapat temuan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang semakin meningkat pada semester I tahun 2012 (IHPS BPK, 2012).
Kualitas audit di sektor publik dapat dilihat dari kualitas informasi yang terdapat dalam informasi laporan yang dipublikasi oleh pemerintah terhadap masyarakat (stakeholders). Pengauditan yang dilakukan auditor internal inspektorat seperti mereviu organisasi dari akuntansinya, keuangannya, operasionalnya, dan lainnya untuk melindungi terjadinya salah saji yang berpengaruh terhadap kualitas informasi yang dikeluarkan manajemen (pemerintah) melalui laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan perundang- undangan terhadap para stakeholders (masyarakat) sebagai upaya bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Pengauditan yang dilakukan oleh auditor inspektorat sebagai audior internal pemerintah dapat dikatakan sebagai sebuah penyerahan jasa yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi audit. Pengauditan yang dilaporkan dalam bentuk rekomendasi ini belum tentu menggambarkan apakah aktivitas audit telah dilaksanakan dengan benar atau tidak, serta apakah hasil audit telah dilaporkan sesuai dengan hasil yang sebenarnya atau tidak.
Pengaruh independensi terhadap kualitas audit diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan Rusdi (2018) menemukan bahwa independensi auditor inspektorat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa independensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit secara positif.
Selain independensi, hal lain juga yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah pengalaman kerja auditor. Pengalaman kerja sebagai auditor sektor publik sangat diperlukan agar kualitas hasil audit terjaga. Auditor yang berpengalaman cenderung mempunyai keunggulan dalam mendeteksi, memahami dan mencari sebab dari suatu kesalahan/manipulasi oleh auditee (Badjuri, 2012). Hal itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Kurniasih (2018) yang memperoleh hasil bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Audit internal pemerintah (Inspektorat) sebagai whistleblower harus mampu mengungkap semua temuannya mulai dari korupsi, fraud, perbuatan melanggar perudang-undangan atau perpajakan, perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian
finansial atau non finansial, pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), pelanggaran etika tanpa ada rasa takut untuk mutasi jabatan, sehingga menghasilkan pelaporan yang berdampak pada kualitas audit. Salah satu penyebab kegagalan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan yaitu kurangnya sikap profesionalisme yang mengakibatkan rendahnya kualitas audit.
Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Atmawinata (2014) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit. Sikap Profesionalisme berpengaruh dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap Kualitas Audit. Hal yang paling berpengaruh dalam profesionalisme adalah kompetensinya. Independensi Auditor Internal juga berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Auditor. Artinya, sikap independen memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Semakin tinggi independensi seorang auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas audit.
Sementara posisi auditor inspektorat sebagai pegawai yang berada didalam suatu organisasi pasti akan mengalami role conflict. Rahin (2011) menggambarkan model role conclict dalam suatu organisasi yang dapat digunakan untuk menyajikan konsep atau pemikiran dari peristiwa peran.
Berdasarkan konsep tersebut memberikan makna bahwa role conflict terjai ketika pejabat daerah mengirimkan harapan dan tekanan kepada auditor inspektorat untuk melakuan hal sesuai dengan harapannya. Begitu juga sebaliknya, harapan dari pejabat daerah bisa tercapai tergantung respon dari auditor inspektorat apakah mau menerima peran yang diperintahkan atau tidak. Dalam kondisi tertekan tersebut, auditor bisa kehilangan sifat independensi dan profesionalismenya.
Bahkan , meskipun seorang auditor terhitung berpengalaman, tetapi ketika mendapat tekanan dari atasannya akan berakibat pada proses auditnya.Dalam instansi pemerintah, adanya pengaruh kekuatan tekanan dan kendali manajemen dapat membuat tingkat keindependensian dan profesionalisme yang dimiliki auditor berkurang. Adanya tuntutan peran yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang dihadapi auditor inspektorat dalam organisasinya disebut dengan konflik peran (role conflict), sebagaimana yang dikatakan Lee (2010) bahwa
konflik peran terjadi ketika adanya tuntutan peran yang tidak sesuai dengan harapan orang lain.
Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Atmawinata (2014) yang menguji pengaruh profesionalisme dan independensi auditor internal terhadap kualitas audit yang dilakukan pada inspektorat Provinsi Jawa Barat dan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Kurniasih (2018) yang menguji tentang pengaruh variabel pengalaman kerja terhadap skeptisme profesional serta dampaknya terhadap kualitas hasil audit
Selain itu, juga merupakan pengembangan penelitiaan yang dilakukan oleh Rusdi (2018) yang menguji pengaruh independensi auditor inspektorat terhadap kualitas audit dengan role conflict sebagai variabel moderasi. Sedangkan, yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu, adanya penggabungan beberapa variabel yaitu independensi, pengalaman kerja, dan profesionalisme auditor inspektorat yang kemudian akan diuji pengaruhnya terhadap kualitas audit internal dengan menggunakan role conflict sebagai variabel moderasi.
Dari uraian latar belakang di atas, dengan beberapa pendapat para ahli juga peneliti-peneliti terdahulu terkait dengan kualitas audit, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH INDEPENDENSI,
PENGALAMAN KERJA, DAN PROFESIONALISME AUDITOR
INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL DENGAN ROLE CONFLICT SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.
Kontribusi utama penelitian ini adalah referensi bagaimana independensi, pengalaman kerja, dan profesionalisme auditor inspektorat mempengaruhi kualitas audit internal dengan role conflict sebagai variabel moderasinya.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan serangkaian masalah yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti mencoba merumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Apakah independensi auditor inspektorat berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
2. Apakah pengalaman kerja auditor inspektorat berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
3. Apakah profesionalisme auditor inspektorat berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
4. Apakah role conflict berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
5. Apakah role conflict dapat memoderasi pengaruh independensi auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal?
6. Apakah role conflict dapat memoderasi pengaruh pengalaman kerja auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal?
7. Apakah role conflict dapat memoderasi pengaruh profesionalisme auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh independensi autior inspektorat terhadap kualitas audit internal.
2. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman kerja auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal.
3. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh profesionalisme auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal.
4. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh role conflict terhadap kualitas audit internal.
5. Menguji dan membuktikan secara empiris role conflict dapat memoderasi pengaruh independensi auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal.
6. Menguji dan membuktikan secara empiris role conflict dapat memoderasi pengaruh ipengalaman kerja auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal.
7. Menguji dan membuktikan secara empiris role conflict dapat memoderasi pengaruh profesionalisme auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Bagi inspektorat, sebagai bentuk masukan dan saran dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang auditor internal pemerintahan, agar supaya tata kelola otonomi daerah khususnya terkait dengan hal pengawasan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik sehingga terwujudnya good governance.
Selain itu, diharapkan dapat membantu inspektorat dalam hal peingkatan kualitasnya.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait audit dan bagaimana menghasilkan audit yang berkualitas dilingkungan pemerintahan. Selain itu, memberikan kontribusi pengembangan literatur sektor publik di Indonesia terlebih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan otonomi daerah.
3. Bagi peneliti dan profesi auditor, penelitian ini diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas audit khusunya pemeriksaan di lingkungan pemerintahan, menambah wawasan auditor bagaimana menghadapi situasi stres sore dalam lingkungan kerja. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pendalaman dan pengembangan lebih lanjut.
1.5. Sistematika Penulisan Tesis
Penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab yang disusun secara terperinci untuk menjelaskan model dan hasil penelitian dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah dan isu penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, baik secara teoritis maupun fakta. Perumusan masalah yang berisi hal konkrit terkait masalah serta konsep dari penelitian yang memerlukan pemecahan dan jawaban. Bab ini juga berisi tujuan yang mengungkapkan hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian, manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian serta struktur penulisan penelitian.
Bab II Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Bab ini memuat uraian yang sistematik dan relevan mengenai teori-teori yang menjadi dasar yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini. Menjelaskan definisi variabel (variabel bebas, variabel terikat dan variabel moderasi), yaitu independensi, pengalaman kerja, profesionalisme, kualitas audit, dan role conflict. Bab ini juga berisi kerangka konseptual yang mencerminkan paradigma guna mempermudah dalam pemecahan masalah penelitian dan perumusan hipotesis, yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Serta pengembangan hipotesis konseptual dari penelitian ini yang memaparkan hubungan antara variabel bebas, moderasi dan terikat.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan tentang metode dan pendekatan yang digunakan digunakan dalam penelitian, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, pengukuran variabel penelitian, dan metode pengujian hipotesis.
Bab IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini membahas deskripsi data objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Bab ini merupakan inti dari penelitian tentang pengaruh independensi, pengalaman kerja, dan profesionalisme auditor inspektorat terhadap kualitas audit internal dengan role conflict sebagai variabel moderasi. Membahas bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi atau tidak mempengaruhi antara satu sama lain yang diolah sesuai dengan model penelitian yang diajukan.
Bab V Simpulan, Keterbatasan dan Implikasi
Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian secara ringkas, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan selama melakukan penelitian serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Teori Agensi
Dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent (Halim dan Abdullah 2006). Masalah agensi muncul ketika principal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agent (Zummerman 1977). Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan yaitu adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya.
Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Zimmerman (1977) mengatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi. Pada perusahaan, masalah agensi terjadi antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Pada sektor pemerintahan, masalah agensi terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai principal dan para pemilih (masyarakat) sebagai agent. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi masalah tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyajikan laporan keuangan secara tranparan dan akuntabel. Terkait dengan hal itu, peran auditor inspektorat sebagai pelaksana proses audit internal pemerintah adalah penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Sikap independensi, berpengalaman, dan profesional merupakan penunjang untuk terwujudnya audit yang berkualitas.
2.1.2. Teori Akuntansi Positif
Teori akuntansi positif merupakan sebuah proses yang menjelaskan tindakan individu, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai dalam menghadapi situasi-situasi hari ini juga yang akan datang. Teori akuntansi positif beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi.
Perkembangan teori akuntansi positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif (Watt & Zimmerman,1986, dalam Annisa, 2014). Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu:
1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan ‘pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.
2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam system perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.
Selanjutnya Watt & Zimmerman menyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisis teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Untuk mengurangi kesenjangan dalam pendekatan normatif, Watt & Zimmerman mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empiric dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi dikemudian hari.
Teori akuntansi positif merupakan varian dari teori ekonomi positif. Teori ini berkembang seiring dengan kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktik-praktik akuntansi yang ada di masyarakat-what it is (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Annisa, 2014).
Kehadiran teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi. Adapun kontribusi teori akuntansi positif terhadap pengembangan akuntansi adalah menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut, memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan- pilihan akuntansi, mendorong riset yang relevan dimana akuntansi menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi.
Teori akuntansi positif dapat membantu seorang auditor dalam menentukan sikap dan tindakan dalam melakukan proses audit untuk tercapainya kualitas audit yang baik. Sikap yang dimaksud disini yaitu independensi dan profesionalisme auditor. Kaitannya dengan teori akuntansi positif yaitu, seorang auditor yang independen dan memiliki sikap profesionalisme akan bertindak sesuai dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang berlaku dalam menghadapi situasi-situasi selama proses audit berlangsung.
2.1.3. Teori Atribusi
Menurut Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi dalam Pratomo (2015), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang, jug menjelaskan tentang proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku seseorang atau dirinya sendiri yang akan ditentukan oleh faktor insternal seperti sifat, karakter, dan sikap. Luthan (2005) selain itu, juga faktor eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.
Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.
Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena penelitian ini merupakan studi empiris untuk mengetahui pengaruh independensi, pengalaman kerja, dan profesionalisme auditor inspektorat terhadap kualitas audit dengan role conflict sebagai variabel moderasinya. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.
Berdasarkan penjelasan di atas tentang teori atribusi, variabel-variabel dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan teori atribusi. Independensi dan profesionalisme yang merupakan karakter internal individu jika dikaitkan dengan kualitas audit maka akan sangat berpengaruh. Dimana dalam melakukan proses audit, seorang auditor yang independen atau bebas dari tekanan, ahli di bidangnya serta memiliki sifat profesionalisme yang tinggi, maka akan berpengaruh positif terhadap kualitas auditnya. Teori atribusi jika dikaitkan dengan profesionalisme auditor akan dapat dilihat dari penilaian individu terhadap auditor, yang dapat dinilai dari ketaatan terhadap standar yang berlaku.
Selain itu, pengalaman kerja auditor jika dihubungkan dengan teori atribusi, maka akan dilihat sejauh mana tingkat pengetahuan seorang auditor berdasarkan lama bekerjanya.
2.1.4. Independensi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013), independen berarti berdiri sendiri; berjiwa bebas; tidak terikat dan merdeka. Independensi adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Sedangkan menurut Tugiman (1997) dalam Susilawati
(2014) , “Independensi berarti ketidaktergantungan atau keadaan tidak bergantung kepada suatu hal atau orang lain karena telah mandiri”.
Independensi menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) adalah:
Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner. To achieve the degree of independence necessary to effectively carry out the responsibilities of the internal audit activity, the chief audit executive has direct and unrestricted access to senior management and the board. This can be achieved through a dual-reporting relationship. Threats to independence must be managed at the individual auditor, engagement, functional, and organizational levels.
Arens (2006) dalam Nurjanah dan Kartika (2016) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasiltemuan audit. Independensi juga diartikan sebagai suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.
Dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, seorang auditor memperoleh kepercayaan diri dari para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen.
Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan tertentu dalam menjalankan tugasnya. Jika seorang auditor inspektorat tidak dapat bersikap independen, maka akan sulit dalam upaya mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan disuatu instansi dan ini akan mengakibatkan gagalnya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh sebab itu, profesi auditor inspektorat akan sangat sensitif terhadap masalah independensi. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Seorang auditor tidak hanya independen dalam hal sikap, tetapi juga dari segi penampilan.
Menurut Arens Dkk (2008) dalam Utami (2017), independensi auditor independen mencakup dua aspek, yaitu :
1) Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
2) Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa auditor independent bertindak bebas atau independent, sehingga auditor menyenankan harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang menyebabkn masyarakat meragukan kebebasannya.
Selain itu, Independence in fact menurut Rahayu dan Suhayati (2009) adalah sebagai berikut :“Independen dalam kenyataan akan ada apabila pada kenyataan auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelakksanaan auditnya. Artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberiaan pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka.”
Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri auditor secara keseluruhan. Oleh karenanya apabila seorang auditor independen lalai atau gagal mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap profesi auditor independen.
Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor inspektorat tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor inspektorat mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka hasil auditnya tidak akan membantu dalam mengurangi tindak pidana korupsi dalam suatu instansi.
Mayangsari (2003) yang melakukan penelitian tentang hubungan antara independensi dengan pendapat audit menyimpulkan bahwa auditor yang independen memberikan pendapat lebih tepat dibandingkan auditor yang tidak independen. Itu berarti, sebagai seorang auditor inspektorat sangat penting untuk
menjaga keindependensiannya, agar hasil auditnya dapat membantu mengurangi tindak pidana korupsi dalam tataran pemerintahan, sehingga bisa membantu dalam hal kemajuan negara.
Menurut Mautz & Sharaf (1980:249) dalam Rusdi (2018) practicioner independent (independensi praktisi) mencakup tiga dimensi, antara lain ::
1. Independen Perencanaan
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan teknik dan prosedur audit. Ini mensyaratkan bahwa auditor memiliki kebebasan untuk mengembangkan program sendiri, baik dalam menetapkan langkah-langkah untuk dimasukkan dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan dalam batas-batas perikatan.
2. Independensi Pelaksanaan
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan daerah, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial untuk diperiksa. Ini mensyaratkan tidak ada sumber yang sah dari informasi ditutupi untuk auditor.
3. Independensi Pelaporan
Bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dalam menyatakan fakta- fakta yang diungkapkan dalam pemeriksaan atau dalam memberikan rekomendasi dan pendapat sebagai hasil dari pemeriksaan. Hubungan dari pelaporan hingga pemeriksaan telah dinyatakan rapi dengan mengikuti sebagai berikut: Anda memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan juga memberitahu anda apa yang dapat kita tulis dalam laporan anda, anda memberitahu kami apa yang anda ingin, kami mengatakan dalam laporan anda dan kami akan memberi tahu anda apa yang harus kita lakukan.
Dari berbagai pendapat mengenai independensi di atas, terdapat satu kesepakatan bahwa independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor. Independensi adalah sikap pikiran dan sikap mental yang tidak memihak dan tidak dikendalikan oleh pihak lain didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit yang sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip profesionalnya.
Independensi seorang auditor inspektorat akan membantu dalam hal tata kelola pemerintahan, sehingga bisa terwujud good corporate governance. Selain itu, peran penting seorang auditor inspektorat terkait dengan hasil auditnya yaitu dapat mengurangi tindak pidana korupsi, sehingga membantu dalam kemajuan pemerintahan khususnya dan negara Indonesia pada umumnya.
2.1.5. Pengalaman Kerja
Pengalaman dalam bekerja menunjukkan pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang serta memberikan peluang di masa mendatang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik dan mengurangi risiko kesalahan. Noe (2010: 364) dalam Darwanto dan Kurniasih (2018) mendefinisikan pengalaman dalam bekerja sebagai berikut: Job experiences refer to relationships, problems, demands, tasks, or other features that employees face in their jobs. Setiap hal yang dilalui berkaitan dengan pekerjaan membuat seseorang semakin mengerti seluk beluk dan teknis pekerjaan yang akan dilaluinya.
Nirmala (2013) dalam Segah (2018) berpendapat bahwa pengalaman kerja merupakan hasil interaksi berulang yang didapat dari pelatihan formal dan informal. Auditor yang mempunyai banyak pengalaman kerja akan mempunyai bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengambilan keputusan pemeriksaannya.
Subhan (2011) dalam Segah (2018) menyatakan bahwa Pengalaman kerja adalah ukuran lamanya seorang bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya akan semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja. Pengalaman auditor mempengaruhi kemampuan kerja, semakin sering auditor bekerja dan melakukan pekerjaan yang sama, maka hasilnya akan lebih baik. Auditor yang tidak berpengalaman akan cenderung melakukan kesalahan yang lebih banyak dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.
Sukriah et.al. (2009) berpendapat bahwa pengalaman kerja dapat diukur dengan indikator lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Indikator lamanya bekerja sebagai
auditor dapat dilihat dari apakah dari lamanya bekerja sebagai seorang auditor memberikan pengalaman bagi auditor dalam menghadapi objek pemeriksaan, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan memberikan rekomendasi. Adapun untuk indikator banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dapat dilihat apakah dari banyaknya tugas yang telah dikerjakan memberikan pengalaman untuk belajar dari kegagalan sebelumnya, dan dapat memacu auditor untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat agar tidak terjadi penumpukan tugas.
2.1.6. Profesionalisme
Profesionalisme adalah suatu konsep yang mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin melalui sikap dan perilaku mereka sebagai seorang auditor (Yendrawati, 2008 dalam Supiani 2017). Seorang auditor yang profesional akan melaksanakan tugasnya dengan memakai standar teknis dan berpedoman pada standar profesional yang relevan. Standar audit APIP mensyaratkan auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional educatioan).
Kusumawati (2017) mengemukakan profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang professional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidak jujuran. Prinsip kunci dari seluruh gagasan profesionalisme adalah bahwa seorang profesional memiliki pengalaman dan kemampuan mengenali/memahami bidang tertentu yang lebih tinggi dari auditan.
Profesional merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat suatu jenis pekerjaan. Sedangkan profesi merupakan bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan dengan keahlian tertentu. Sebagai profesionalisme, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien, dan rekan sesama profesi untuk berprilaku profesional. Professional judgment auditor merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan audit. Hasil akhir dari keseluruhan pekerjaan audit dapat dikatakan sebagian besar bergantung dari
judgment yang digunakannya. Karena itu profesionalisme, pengetahuan dan pengalaman auditor merupakan hal yang penting dalam menentukan kredibilitasnya dan kompetensinya (Boynton, et.al, 2002: 228-229 dalam Ekawati 2013).
2.1.7. Role Conflict
a. Pengertian Role Conflict
Role conflict didefinisikan sebagai tingkat dimana performa peran dianggap dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang mengakibatkan munculnya konflik atau tingkah laku yang saling bertentangan (Seniati, 2002 dalam Rusdi, 2018). Role conflict terjadi ketika adanya dua atau lebih harapan yang berbeda secara bersamaan yang menyebabkan ketidaksesuaian bagi individu yang bertujuan untuk melakukan peran yang kompatibel (sesuai dengan kewajiban, tugas, dan fungsinya) (Lynch, 2007 dalam Rusdi, 2018).
Konflik peran atau role conflict adalah situasi yang terjadi pada individu ketika dihadapkan pada pertentangan perilaku, pola pikir dan nilai akibat adanya ekspektasi peran yang berlainan sehingga individu mengalami kesulitan dalam melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan. Konflik peran muncul ketika seorang individu memiliki dua peran atau lebih yang harus dijalankan pada waktu yang bersamaan. Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan secara potensial bisa menurunkan motivasi kerja sehingga bisa berakibat pada penurunan kinerja secara keseluruhan.
Berdasarkan Kahn et.al. (1964) dalam Rusdi (2018) role conflict berarti adanya tuntutan atau permintaan yang kurang tepat pada seseorang.Hal ini dapat diartikan sebagai adanya konflik antara tuntutan dari organisasi dengan nilai-nilai yang dimiliki seseorang atau konflik karena menerima serangkaian penugasan yang sulit. Penelitian ini membagi empat tipe role conflict yang sering terjadi di dalam organisasi:
1. Intrasender conflict: konflik yang timbul ketika seseorang dihadapkan pada harapan-harapan, namun pada saat yang sama semua sarana untuk mencapai harapan-harapan tersebut dihilangkan.
2. Interrole conflict: konflik yang timbul dari harapan dalam satu peran yang menimpa peran di kehidupan lainnya, misalnya tuntutan pekerjaan yang bertentangan dengan peran di kehidupan sosial dan keluarga.
3. Intersender conflict: konflik timbul dari tuntutan oleh berbagai kelompok stakeholders yang saling bertentangan, misalnya atasan, klien, dan rekan kerja.
4. Person-role conflict: konflik yang terjadi jika harapan dan tujuan pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, nilai, dan etika individu yang bersangkutan.
b. Jenis dan Bentuk Role Conflict
Menurut Greenhaus dan Beutell (1985) dalam Riad (2018), terdapat tiga jenis konflik peran yaitu sebagai berikut:
1. Konflik berdasarkan waktu (time-based conflict), yaitu konflik peran yang disebabkan karena waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga). Jenis konflik peran ini biasanya berkaitan dengan hal-hal berikut, yaitu: jumlah jam kerja, lembur, tingkat kehadiran, ketidakteraturan shift dan kontrol jadwal kerja.
2. Konflik berdasarkan tekanan (strain-based conflict), yaitu konflik peran yang terjadi karena tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran lainnya. Konflik peran jenis ini biasanya disebabkan faktor-faktor berikut, yaitu: ketegangan, kecemasan, kelelahan, karakter peran kerja, kehadiran anak baru, ketersediaan sosial dari anggota keluarga.
3. Konflik berdasarkan perilaku (behavior-based conflict), yaitu konflik peran yang berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang diinginkan oleh kedua bagian (pekerjaan atau keluarga).
c. Sumber dan Faktor Penyebab Role Conflict
Menurut Greenhaus dan Beutell (1985) dalam Riadi (2018), terdapat tiga sumber penyebab konflik peran pada seseorang, yaitu:
1. Semakin banyak waktu untuk bekerja maka semakin sedikit waktu untuk keluarga termasuk waktu untuk berkomunikasi.
2. Stres yang dimulai dalam satu peran yang terjatuh ke dalam peran lain dikurangi dari kualitas hidup dalam peran itu.
3. Kecemasan dan kelelahan yang disebabkan ketegangan dari satu peran dapat mempersulit untuk peran yang lainnya.
Sedangkan menurut Marretih (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi konflik peran adalah sebagai berikut:
1. Time pressure, semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka semakin sedikit waktu untuk keluarga.
2. Family size and support, semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak konflik, dan semakin banyak dukungan keluarga maka semakin sedikit konflik.
3. Kepuasan kerja, semakin tinggi kepuasan kerja maka konflik yang dirasakan semakin sedikit.
4. Marital and life satisfaction, ada asumsi bahwa perempuan bekerja memiliki konsekuensi yang negatif terhadap pernikahannya.
5. Size of firm, yaitu banyaknya pekerja dalam perusahaan mungkin saja mempengaruhi konflik peran ganda seseorang.
Menurut Muchlas (2008), terdapat tiga faktor yang menjadi sumber atau penyebab konflik peran, yaitu:
1. Komunikasi, dapat menjadi sumber konflik karena diakibatkan adanya salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten.
2. Struktur, konflik peran yang bersumber dari struktur dapat terjadi karena adanya pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan- kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.
3. Variabel-variabel pribadi, dalam konteks ini adalah faktor-faktor pribadi, termasuk sistem nilai individual yang dimiliki oleh setiap orang dan
karakteristik-karakteristik kepribadian yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penyimpangan dan perbedaan-perbedaan.
2.1.8. Kualitas Audit
Francis (2011) melihat kualitas audit dari kegagalan suatu audit atau tidak.
Audit yang berkualitas adalah audit yang tidak mengalami kegagalan, kegagalan audit terjadi jika auditor tidak independen dalam kenyataannya (in fact) atau jika auditor independen salah mengeluarkan laporan audit yang bersih karena gagal dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten seperti yang dipersyaratkan oleh standar auditing. Sebaliknya audit yang tidak gagal adalah audit yang sesuai dengan standar auditing dan pendapat auditor dalam laporan audit telah sesuai dengan tingkat risiko audit.
Menurut Jones dan Bates (1990) dalam G. Febrianto (2016) ada empat faktor penting terkait audit dalam sektor publik, yaitu: pertumbuhan volume dan kompleksitas transaksi ekonomi, pemisahan sumber dana, rendahnya independensi pihak manajemen, dan pengaruh keputusan organisasi sektor publik terhadap masyarakat .
Dalam The Quality Audit Handbook karya J.P Russel dalam Susilawati (2014) dijelaskan bahwa kata Quality (kualitas) dikaitkan dengan metode pemeriksaan, review dan penyelidikan. The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan kualitas sebagai metode untuk pemeriksaan dan melakukan investigasi. Kualitas audit adalah praktek atau proses kerja yang ditentukan. Ada sebuah pilihan urutan kegiatan yang harus dilakukan untuk melakukan kualitas audit yang tepat, yaitu planning, pelaksanaan audit (dimana hasilnya dipublikasikan), dan hasil audit (yaitu berupa tanggapan dari auditee).
Kualitas audit sebagai sebuah pertimbangan untuk menentukan apakah persyaratan kualitas telah terpenuhi (sedangkan lingkungan audit mungkin terkait dengan persyaratan lingkungan atau audit keuangan atau akuntansi). Ketika para auditor melakukan auditing, mereka melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang objektif. Mereka mencari verifikasi bahwa persyaratan telah terpenuhi. Mereka harus melakukan ini mengumpulkan bukti yang kuat, bukan
desas-desus atau janji. Bukti yang didapat sebagai hasil dari aktivitas tersebut kemungkinan berupa benda-benda kasat mata, rekaman, atau saksi. Auditor harus sudah memahami teknik-teknik dan standar-standar auditing. Kadang-kadang apa yang diobervasi para auditor tidak selalu mudah atau jelas, mereka harus dapat memutuskan apakah alasan persyaratan telah sesuai. Bukti yang objektif dan metode pengumpulan bukti akan membentuk dasar laporan audit. Apa pun tugas yang dilakukan oleh auditor, yang dibutuhkan adalah sebuah hasil kerja yang berkualitas.
Pada sektor publik, Government Accountability Office (GAO, 1986) mendefinisikan kualitas audit sebagai:” compliance with professional standards and contractual terms for the audit under consideration”. Kualitas audit didefinisikan sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit.
Dalam bab pendahuluan alinea 04 Permenpan 19/2009 tertulis bahwa Penyusunan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dimaksudkan agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu mutu audit yang sama ketika auditor melaksanakan auditnya sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan. Untuk memastikan suatu audit yang sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan perlu dibuat suatu sistem pengendalian oleh manajemen APIP berupa kendali mutu pelaksanaan audit.
Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP) adalah lnstansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden
2. Inspektorat Jenderal (1tjen) inspektorat Utama (Ittama)/ lnspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen (LPND) Menteri Negara.
3. lnspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Walikota.
Kegiatan utama APlP meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi.
Pedoman Kendali Mutu Audit APlP ini hanya mengatur kendali mutu atas kegiatan audit yang dilakukan oleh APlP sehubungan dengan telah diterbitkannya kode etik APlP dan standar audit APIP. Meskipun demikian, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan APIP, prinsip-prinsip yang ada dalam kendali mutu audit ini sesuai dengan pekerjaan tersebut, maka pedoman kendali mutu audit ini dapat digunakan sebagai rujukan. Standar audit sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/O3/2008 tentang Standar Audit APlP mengatur dua jenis audit, yaitu audit kinerja dan audit investigatif.
Masalah terbesar penelitian yang meneliti kualitas audit menurut Widyastuti dan Febrianto (2010), baik sebagai variabel independen maupun variabel dependen, adalah ukuran kualitas audit. Hal yang penting diperhatikan terkait dengan masalah pengukuran ini. Kualitas audit harus didefinisikan dengan tepat.
Definisi DeAngelo (1981) bisa digunakan. Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingga hanya atas dasar kualitas pekerjaanlah kualitas audit diukur.
Dari pendapat tersebut dapat digambarkan hal-hal penting sebagai berikut :
2) Audit harus dilakukan secara sistematis. Hal ini berarti audit tersebut dilakukan secara terencana dan menggunakan orang-orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor, serta mampu menjadi independensi dalam sikap mental baik dalam penampilan maupun dalam tindakan.
3) Harus memperoleh bukti-bukti untuk dapat membuktikan hasil investigasi serta mengevaluasi apakah informasi keuangan telah sesuai dengan kriteria dan standar akuntansi yang telah ditetapkan.
4) Menetapkan tingkat kesesuaian atau kewajaran antara asersi-asersi dalam laporan keuangan klien dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.