UPAYA KONSERVASI DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Satwa liar merupakan salah satu bagian dari sumber daya alam di Indonesia yang juga menjadikan Indonesia menjadi negara kedua pemilik keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Indonesia memiliki sekiar 17% dari jumlah spesies di dunia, diantaranya 12% mamalia dunia ada di Indonesia (Gunawan & Bismark, 2007). Menjadi negara yang kaya akan sumber daya hayati membawa beban dan tanggung jawab yang besar bagi Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber daya yang ada. Upaya konservasi harus terus dilakukan dan diperhatikan agar ekosistem di Indonesia tetap berjalan sebagaimana seharusnya.
Namun, di sisi lain laju penggundulan hutan di Indonesia berkisar antara 0,5-1 % per tahun dan terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini diperkirakan menyebabkan punahnya 2-7%
jenis kehidupan liar pada seperempat abad mendatang (Reid dalam Gunawan & Bismark, 2007). Ditaksir juga bahwa ratusan jenis akan punah setiap hari dalam 20-30 tahun yang akan datang. Tak hanya didorong oleh kerusakan habitat, penurunan jumlah populasi spesies tertentu di Indonesia disebabkan oleh adanya perdagangan satwa liar secara ilegal, khususnya satwa dilindungi.
Perdagangan ilegal dan yang tidak berkelanjutan terus meningkat dan menjadi ancaman besar bagi upaya konservasi (Shepherd, 2010). Perdagangan ilegal ini biasanya tersebar luas dan seringkali dilakukan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bagaimana rendahnya tingkat penanganan dan lemahnya penegakan hukum yang berjalan di pemerintahan. Beberapa spesies yang dilindungi secara ilegal telah dibunuh untuk mengambil bagian berharga dari tubuh spesies dan dijual pada para kolektor (Miller & Spoolman, 2012)..
Secara global, praktek ini bernilai sebesar $600.000 setiap jamnya. Sindikat kejahatan dan kriminal ini juga telah melakukan penyelundupan satwa liar karena keuntungan besar yang diperoleh. Bagi para pemburu dan pedagang, gorila gunung bernilai sebesar $150.000 dan panda sebesar $100.000, bahkan komodo dari Indonesia juga dihargai sebesar $30.000.
Gajah dan badak juga menjadi korban dengan kehilangan gading dan cula mereka. Setiap tahun, sekitar 25.000 ekor gajah dibunuh untuk diambil gadingnya secara ilegal meski peraturan internasional telah mengeluarkan larangan untuk penjualan gading sejak 1989 (Miller & Spoolman, 2012).
Tak hanya gading gajah dan cula badak yang terkenal dalam sindikat perdagangan ilegal, primata juga terus menjadi incaran dalam perburuan dan perdagangan. Biasanya satwa-satwa liar ini dibeli untuk dipelihara, dikonsumsi, digunakan dalam pengobatan tradisional, menjadi obyek penelitian atau percobaan dan koleksi di kebun binatang (Shepherd, 2010). Salah satu sumber utama dalam perdagangan ini adalah Asia Tenggara dan Indonesia sebagai sumber perdagangan satwa liar secara ilegal baik di dalam maupun luar negeri.
Salah satu contoh kasus di Indonesia yaitu pada tanggal 18 September 2013 di Pasar Burung Muntilan, Magelang, Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus penjualan satwa dilindungi. Pelaku menjual berbagai macam satwa langka yang dilindungi seperti Elang Brontok, Burung Bubu, Kucing Hutan, Landak Raya, Trenggiling, Mudang Pandan, serta anak elang dan buaya muara (Iqbal dkk., 2014). Selain itu masih banyak kasus yang terjadi baru-baru ini seperti penyelundupan ratusan kukang dan burung kakaktua jambul kuning yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
Perdagangan satwa liar secara ilegal ini telah menjadi sebuah industri dan sindikat kriminal terbesar setelah narkotika. Hal ini dikarenakan prosesnya yang dianggap tidak terlalu beresiko dan lebih menguntungkan daripada upaya perdagangan ilegal lainnya (Santos et al., 2001). Maka dari itu diperlukan tindak lanjut secara khusus dari pemerintah khususnya Indonesia sebagai salah satu negara pemasok satwa dilindungi yang sangat berpotensi dalam industri ini. Upaya-upaya konservasi harus lebih tegas dan terarah sehingga perdagangan satwa dilindungi bisa segera dihentikan dan kekayaan sumber daya hayati di Indonesia dapat dipertahankan.
PEMBAHASAN
Berbagai penelitian telah menghasilkan beberapa pemikiran terkait dengan berbagai faktor dalam upaya konservasi satwa liar dilindungi. Beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah faktor-faktor yang mendorong perdagangan satwa liar dilindungi serta upaya-upaya konservasi yang dapat dilakukan untuk menguranginya.
Faktor Pendorong Perdagangan Satwa Liar Dilindungi
Menurut Semiadi (2007) terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam pemanfaatan satwa liar. Timbulnya pasar perdagangan tidak lepas dari dinamika antara penjual, pembeli, dan ketersediaan barang atau dalam hal ini adalah satwa liar. Berdasar pembahasan dari
beberapa penelitian ditemukan beberapa faktor yang mendorong maraknya pasar gelap satwa liar.
a. Budaya
Faktor budaya ini seringkali dikesampingkan. Namun banyak pihak justru menuding bahwa sifat-sifat pemanfaatan budaya suatu bangsa terhadap kehidupan liar yang justru membuat pasar gelap satwa liar semakin berkembang. Hal ini menyebabkan penanganan dan pencegahan penurunan populasi terlambat dilakukan.
Kebutuhan masyarakat akan gizi yang cukup dengan mengkonsumsi daging juga meningkatkan perburuan rusa di beberapa daerah di Indonesia, meski kemudian penurunan populasi berusaha diatasi dengan program recovery.
Pada saat surplus, populasi Rusa Bawean yang berasal dari Kebun Binatang Surabaya disebar ke beberapa anggota masyarakat di wilayah Jawa Timur dan Pulau Madura untuk dikembangbiakkan. Namun, sayangnya usaha ini mengalami kegagalan karena kurangnya pengetahuan tentang biologi rusa, teknik pemeliharaan, monitoring serta dukungan dari masyarakat dan aparat pemerintah setempat.
Memang rusa telah dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu sumber gizi.
Hampir di setiap habitat yang kaya akan potensi satwa rusa, daging rusa akan dengan mudah diperoleh. Namun saat ini mungkin wilayah yang tersisa dengan potensi rusa yang tinggi hanya terdapat di wilayah Kalimantan dan Papua. Biasanya demi tujuan komersil dan konsumsi, para pemburu memburu rusa tanpa memerhatikan jenis kelamin dan hanya melihat dari besar tubuh dan kemudahan dalam membunuh. Hasil pantauan Pemda Merauke menyatakan bahwa konsumsi daging rusa setiap hari tercatat mencapai 1080 kg daging rusa (Semiadi, 2007).
b. Satwa Peliharaan
Berbagai jenis spesies satwa liar diekspor dari Indonesia. Salah satu yang menjadi favorit adalah primata. Terlepas dari tujuan percobaan atau eksperimen, primata diperdagangkan secara luas sebagai hewan peliharaan di Indonesia. Macaca fascicularis yang sering menjadi incaran pembeli sebenarnya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan sebagai satwa apalagi diekspor ke negara lain.
Hasil survey dan observasi menunjukkan bahwa monyet ekor panjang dan kukang atau Nycticebus coucang adalah satwa atau primata yang palingsering dijumpai dalam perjualbelian satwa liar. Sedangkan kukang termasuk dalam salah satu satwa dilindungi dalam kebijakan nasional. Kebanyakan primata ini dijual secara
terbuka dan enam dari sepuluh spesies yang terlihat diperjualbelikan adalah satwa yang dilindungi oleh kebijakan di Indonesia (Shepherd, 2010).
c. Lemahnya Regulasi atau Kebijakan
Beberapa kebijakan dan peraturan yang ada sebenarnya sudah memberikan larangan akan perdagangan satwa dilindungi. Namun hal ini kemudian dianggap justru membuat perdagangan satwa dilindungi semakin dicari dan dihargai tinggi.
Hal ini yang terjadi pada perdagangan gading gajah dan cula badak yang secara jelas telah dilarang namun terus saja dicari dan diminati oleh para kolektor.
Terdapat beberapa hal yang menunjukkan ketidakefektifan dari larangan mengenai satwa liar dilindungi. Contohnya seperti yang terjadi di Afrika Selatan sebagai habitat dari badak putih dan hitam yang tergolong jarang. Pada tahun 2010 sebanyak 260 badak dibunuh secara ilegal. CITES telah membuat larangan akan perdagangan cula badak dan kelima jenis badak telah dimasukkan dalam daftar terancam punah. Namun meski begitu, perdagangan cula badak secara ilegal semakin meningkat dengan adanya larangan (Santos et al. 2014).
Hal ini menunjukkan bahwa daftar Appendix 1 yang dikeluarkan oleh CITES tidak menjamin keberlangsungan hidup dari spesies-spesies tertentu tanpa adanya perlindungan dan aksi dari lapangan. Penurunan populasi badak berkorelasi dengan meningkatnya harga cula badak di pasar gelap. Berbagai hal seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan kurangnya kebijakan serta sumber daya yang dapat mengontrol membuat perdagangan gelap satwa liar semakin berkembang.
Upaya untuk Mengurangi Perdagangan Satwa Liar
Maka berdasar beberapa faktor penyebab tersebut perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut khususnya oleh pemerintah untuk mendorong konservasi dan pelestarian dari satwa- satwa liar khususnya yang dilindungi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyusun berbagai kebijakan di lapangan yang dapat melengkapi ketentuan yang telah dibuat oleh CITES. Namun, sebelumnya perlu diketahui juga mengenai definisi dan tipe dari larangan mengenai satwa liar.
Larangan mengenai satwa liar (wildlife ban) adalah ketetapan resmi yang melarang perdagangan satwa liar secara komersial, baik secara individu, bagian tubuh atau produk jadi dari satwa liar. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk mengurangi penggunaan spesies tertentu secara komersial untuk menjaga populasi spesies tersebut. Terdapat dua tipe larangan, yaitu
a. Larangan satwa liar secara internasional oleh CITES
Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES) muncul pada tahun 1973. CITES merupakan hasil dari kesepakatan secara internasional yang dibuat berdasar data dan informasi yang didapatkan secara ilmiah. Pada CITES ini dirumuskan tiga appendix yaitu, appendix 1 adalah larangan akan perdagangan spesies yang terancam punah. Appendix II melindungi spesies yang memiliki resiko terancam punah bila perdagangan tidak dikontrol dan membolehkan perdagangan dengan adanya ijin. Appendix III melindungi spesies yang diajukan oleh pihak tertentu dan memberikan ijin dengan kontrol yang tidak terlalu dibatasi seperti pada appendix II.
b. Larangan non CITES
Pemerintah memiliki peranan penting dalam memerangi perdagangan gelap satwa liar secara internasional. Larangan secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat membantu upaya konservasi satwa dilindungi di negara tersebut.
Contohnya larangan impor unggas oleh European Union (EU) adalah salah satu larangan non CITES yang dikeluarkan untuk mengurangi penyebaran virus flu burung dan juga memperbaiki status konservasi burung di daerah tersebut. Hal ini membatasi potensi perdagangan spesies burung-burung yang dianggap eksotik untuk memastikan juga populasi mereka tidak terancam oleh perdagangan satwa liar secara internasional.
Upaya Pemerintah
Oleh karena itu beberapa upaya juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tindakan perjualbelian satwa liar dilindungi. Hal ini dikemukakan oleh Iqbal, Kurnia, dan Susanti (2014) dalam penelitian mereka dimana pemerintah Indonesia berusaha melakukan upaya preventif dan represif dalam menekan perdagangan gelap satwa liar dilindungi.
a. Upaya Preventif
Berdasarkan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa menyebutkan tindakan preventif yang meliputi penyuluhan, pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum dan penerbitan buku manual untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi.
Upaya preventif atau pencegahan disini juga adalah upaya yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam penegakan atas penyimpangan yang terjadi pada satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Beberapa penyimpangan ini adalah kepemilikan satwa yang dilindungi tanpa izin, perburuan satwa dilindungi dan penjualan satwa dilindungi secara ilegal.
Salah satu upaya pencegahan lainnya adalah dengan menetapkan jenis-jenis satwa yang dilindungi berdasar undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan pengertian satwa langka adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat, di air, dan di udara yang mana sudah jarang ditemui di habitat aslinya dan terancam punah. Pada undang- undang ini juga diatur mengenai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
b. Upaya Represif
Tindakan represif yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnnya juga dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan hewan atau tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup ataupun mati. Pihak yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda bila terbukti bersalah.
Namun dikatakan bahwa hukuman yang diberikan hingga saat ini belum mampu memberikan efek jera karena skalanya yang terbilang ringan sehingga membuat pelaku mengulangi perbuatannya. Selain itu juga dikarenakan besarnya keuntungan yang didapat dari memperjualbelikan satwa liar dilindungi secara ilegal.
Memang upaya preventif dan represif ini bisa membantu dalam mengurangi perdagangan satwa liar dilindungi, namun berbagai kekurangan dalam peraturan perundang- undangan masih memberi celah bagi para pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Oleh
karena itu Santos dkk. (2010) memaparkan juga beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesuksesan sebuah larangan perdagangan satwa liar dilindungi.
Beberapa faktor ini diantaranya yaitu menciptakan strategi pemasaran yang membuat satwa liar atau produk dari satwa menjadi kurang atraktif atau menarik bagi para konsumen sehingga jumlah permintaan pun menurun. Kampanye-kampanye mengenai resiko yang dapat timbul dari interaksi dengan satwa liar hingga mempublikasikan ancaman terhadap kehidupan satwa liar dan kondisi tak manusiawi dalam perdagangan satwa. Hal ini dapat mengurangi ketertarikan dan meningkatkan empati para konsumen sehingga mereka juga akan berusaha untuk mengurangi pembelian terhadap satwa liar diindungi atau produk tertentu yang telah dilarang.
Permintaan juga akan berkurang bila tersedia pengganti. Pada kasus burung kakaktua, individu kakaktua yang dilahirkan dan dirawat di penangkaran lebih jinak dan sehat dibanding dengan burung yang ditangkap di alam liar. Dengan kata lain, ini dapat menjadi pilihan yang lebih baik bagi para pembeli karena mereka akan memilih hewan peliharaan dengan kualitas yang lebih baik. Secara keseluruhan, contoh ini menunjukkan bahwa larangan sebenarnya juga dapat justru mengurangi efek dari upaya konservasi bila tidak dilakukan dengan strategi yang tepat.
KESIMPULAN
Berbagai hal dapat menjadi pendorong dari terus meningkatnya perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. Salah satu upaya konservasi yang dapat dilakukan dapat dimulai dengan mengurangi tingkat permintaan dari konsumen. Ketetapan yang telah diatur dalam CITES juga harus dibarengi dan didukung dengan kebijakan pemerintah dari tiap negara yang menginginkan sumber daya hayatinya tetap terjaga dan lestari. Maka larangan-larangan akan perdagangan satwa liar dan kepemilikan harus diterapkan di Indonesia.
Berbagai upaya preventif dan represif juga dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah munculnya perdagangan dan perjualbelian ilegal yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan satwa yang dilindungi. Tindak pidana yang tegas juga harus diberikan bagi setiap pelaku yang terbukti melanggar dan menyebabkan berkurangnya populasi satwa liar dilindungi. Selain itu perundang-undangan (Nomor 5 tahun 1990 dan Nomor 7 tahun 1999) yang ada juga dapat menjadi kontrol dalam industri perdagangan satwa liar di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama pemerintah internasional, nasional, BKSDA, serta masyarakat dalam memberantas perdagangan satwa liar secara ilegal di
Indonesia. Tanpa adanya kesatuan dan kerjasama dari berbagai pihak ini upaya konservasi satwa liar ini akan sulit untuk dilakukan.
Terakhir, edukasi haruslah menjadi strategi kunci jangka panjang dari program konservasi. Hal ini diperlukan agar generasi-generasi mendatang dapat lebih memahami pentingnya pelestarian dan konservasi tak hanya satwa liar tetapi juga setiap sumber daya alam hayati dan non hayati yang ada di bumi ini.
DAFTAR PUSTAKA
Gunawan, H., & M. Bismark. 2007. Status populasi dan konservasi satwaliar mamalia di Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam. Vol. IV No. 2:117-128.
Iqbal, M., M. P. Kurnia, E. Susanti. 2014. Tinjauan yuridis terhadap kepemilikan dan penjualan satwa langka tanpa izin di Indonesia. Jurnal Beraja NITI, Vol. 3, No. 3.
Miller, G. & S. E. Spoolman. 2012. Living in the Environment 17th Edition. Brooks/Cole, Cengage Learning: Canada.
Santos, A., Satchabut, T., & Vigo Trauco, G. 2001. Do wildlife trade bans enhance or undermine conservation efforts?. Applied Biodiversity Perspective Series, 1(3), 1‐15.
Semiadi, G. 2007. Pemanfaatan satwa liar dalam rangka konservasi dan pemenuhan gizi masyarakat. Zoo Indonesia, 16 (2): 63-74.
Shepherd,C. R. 2010. Illegal primate trade in Indonesia exemplified by surveys carried out over a decade in North Sumatra. Endangered Species Research, Vol. 11:201-205.
DISUSUN OLEH:
LIANY D. SUWITO 2015