result in repudiation of the contract, but gives the non-offending party the right to claim damages.
86 melanggar untuk menuntut ganti rugi.
jamsostek – jaminan sosial tenaga kerja
Perlindungan dalam bentuk fasilitas-
fasilitas yang harus diberikan oleh pemberi kerja/pengusaha kepada pekerjanya yang berkaitan dengan keselamatan dan
kesehatan pada waktu kerja serta
kesejahteraan pekerja/buruh, khususnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan.
jamsostek Indonesian acronym that refers to protection that must be provided by an employer to ensure the wellbeing of its workers, as well as their safety and health during work hours. The Jamsostek scheme includes workplace accident insurance, a pension, life insurance and health insurance (worker's compensation).
jatuh tempo dan dapat ditagih
Lihat insolven. due and payable See insolvent.
jawab jinawab (jawab- menjawab)
Di Indonesia, proses berargumentasi tentang hukum atau fakta oleh para pihak dalam proses persidangan.
Di negara yang menganut system common law proses ini sering dilaksanakan melalui penukaran dokumen-dokumen yang disebut ‘pleadings’ dan proses penukaran itu
biasanya selesai sebelum proses persidangan mulai.
pleading (process) In Indonesia, the process whereby issues of law or fact contested by the parties are argued between them at the hearing. In common law countries, this is often done through the exchange of documents known collectively as ‘pleadings’. This exchange is usually completed before the main hearing commences.
87 jawaban Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata)
atau terdakwa (dalam kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum.
defence The defendant’s response to the plaintiff’s statement of claim in civil cases or to the prosecutor’s indictment in criminal cases.
jiplakan counterfeit copy
jual beli sale and purchase
judex facti Pada umumnya majelis hakim di tingkat pertama (pengadilan negeri) wajib menentukan fakta mana, antara yang disampaikan para pihak, yang dapat diterima, kemudian menentukan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta tersebut. Judex facti mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta yang mana yang benar. Dalam sidang juri, juri yang memainkan peran ini, bukan hakim.
Di Indonesia, peran judex facti ini
dijalankan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
tryer of fact In most first instance cases, judges are required to decide which facts put forward by the parties are to be accepted by the court and then must find and apply the applicable law to those facts. Judex facti refers to the judge in his or her capacity as fact finder. In jury trials, the jury, rather than the judge, performs this function. In Indonesia, the district and high courts are tryers of fact.
88 Bandingkan dengan judex juris.
judex facti Lihat tryer of fact. arbiter of fact See tryer of fact
judex juris Peran hakim dalam menentukan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap fakta- fakta dalam kasus yang dia adili dan dalam menerapkan hukum tersebut terhadap fakta tersebut.
Pada umumnya di Indonesia hanya Mahkamah Agung berperan secara eksklusif sebagai judex juris oleh karena MA tidak menentukan fakta-fakta. Tujuan utama MA adalah untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu kasus sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Di negara yang menganut tradisi common law, pengadilan tertinggi lazimnya
memiliki bagian yang menangani kedua
tryer of law The role of a judge when determining the law applicable to a given set of facts and applying that law to those facts.
In Indonesia the Mahkamah Agung is, as a general rule, exclusively a judex juris because it does not determine factual issues. Its main function is to determine whether the law applied to a particular case should legally have been applied.
In common law countries most superior courts have both appeal (tryer of law – judex juris) and trial (tryer of facts –judex facti) divisions.
89 jenis banding, baik judex juris maupun
judex facti.
Bandingkan judex facti.
jurisdiksi Lihat kompetensi. jurisdiction See kompetensi.
juru sita Pegawai pengadilan yang melakukan tugas pemanggilan para pihak, penyitaan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
bailiff Court official that summonses parties, carries out seizure orders and assists with the enforcement of court decisions.
jus cogens Serangkaian prinsip hukum internasional umum yang tidak dapat diubah dan tidak boleh diabaikan oleh negara-negara. Suatu norma dianggap sebagai jus cogens, bila diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan.
jus cogens Norms of general international law which cannot be changed and which all states must obey. A norm is considered jus cogens when accepted and recognised by the international community as a whole. Kabinet Sekumpulan menteri serta pejabat tinggi
lembaga negara yang melakukan sebagian kerja eksekutif termasuk pembentukan kebijaksanaan pemerintah dan pengusulan perubahaan peraturan perundang-
undangan. Kabinet umumnya dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden atau Perdana Menteri.
Cabinet A group of ministers and high-level officials of a government that meet regularly to do some of the work of the executive. It often develops government policy and proposes legal change. The Cabinet is usually formed by and is accountable to the President or Prime Minister.
90 kabul Sama dengan penerimaan. acceptance / approval Equivalent to penerimaan.
kadaluwarsa Pengakhiran daluwarsa. limitation of actions Effluxion of time, expiry of limitation period.
kaedah hukum Seperangkat norma (standar perilaku) hukum
legal norm or rule
kantor hukum law office
Kantor Pertanahan Unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum
pendaftaran tanah.
Land Office Working unit of the National Land Affairs Agency located in subdistricts,
municipalities and other equivalent administrative areas, which registers land rights and maintains the public land register.
kartel Beberapa perusahaan yang bekerjasama untuk mencapai hasil yang saling
menguntungkan. Kerjasama di antara lain termasuk penentuan harga, jumlah dan daerah pemasaran untuk membatasi persaingan antara mereka sehingga ada monopoli dalam pasar.
cartel A collective of companies that mutually profit from price fixing, and defining market price, quantity and areas in order to restrict competition between them resulting in a form of monopoly in the market.
karya Hak cipta melindungi berbagai jenis karya. Misalnya, karya seni dan sastra.
work Copyright protects a variety of works. Examples include artistic and literary
91 works.
karyawan Setiap orang yang bekerja pada seorang pemberi kerja berdasarkan kontrak kerja. Seorang karyawan biasanya berada dibawah pengarahan dan pengawasan pengusaha dan menerima gaji atau upah sebagai timbal balik atas jasa yang diberikannya.
employee Person who works for an employer under a contract of employment. The employee is usually under the direction and control of the employer and receives a salary or wage in return for services provided.
kasasi Upaya ‘banding’ yang diperiksa pengadilan tertinggi di banyak negara yang menganut sistem hukum Kontinental versi Perancis. Upaya kasasi hanya memperhatikan aspek hukum suatu perkara; apakah pengadilan yang lebih rendah salah menerapkan hukum, melampaui kewenangannya atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh hukum. Dengan demikian fungsi utama upaya kasasi adalah memastikan penerapan hukum secara merata. Walaupun fakta- fakta seharusnya tidak ditinjau dalam upaya kasasi, seringkali Mahkamah Agung kembali memeriksa fakta tersebut apabila
cassation These are ‘appeals’ heard by the highest courts of many countries characteristic of the French-influenced civil law tradition. Cassation hearings are only concerned with the legal aspects of the case and determine whether the lower courts have in any way infringed or erroneously applied the law, exceeded their authority or neglected to satisfy obligations and duties set by law. Essentially, therefore, the main function of cassation is to ensure the uniform
application of the law. Although, strictly speaking, disputed issues of fact should not be reviewed in cassation hearings, the
92 dipandang perlu.
Di Indonesia, persidangan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Lihat judex facti dan judex juris. Bandingkan dengan upaya banding.
Indonesian Supreme Court (Mahkamah Agung) will reconsider facts if it feels it necessary.
In Indonesia, cassation hearings are conducted by the Mahkamah Agung. See tryer of law and tryer of fact. Compare appeal.
keadaan bahaya Suatu keadaan dimana keamanan atau ketertiban diseluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam dan diperkirakan tidak dapat diatasi oleh alat- alat perlengkapan secara biasa. Di
Indonesia, keadaan bahaya ditetapkan dan dihapuskan oleh Presiden. Keadaan bahaya dapat berupa darurat sipil, darurat militer maupun keadaan perang.
state of emergency A situation in which the security or order of all or a part of state is threatened by
rebellion, revolt or natural disaster which it is thought cannot be dealt with through the usual mechanisms. In Indonesia, a state of emergency can be declared and terminated by the President. It may constitute a civil emergency, a military emergency or a state of war.
keadaan kahar Suatu keadaan di luar jangkauan para pihak yang tidak terperkirakan oleh para pihak pada saat mengadakan perjanjian. Jika
force majeur An event beyond the control of the parties that was not envisaged by the parties when the contract was entered into. If such an
93 keadaan tersebut terjadi para pihak tidak
harus bertanggung jawab terhadap
kegagalan untuk memenuhi kewajibannya di bawah suatu perjanjian.
Misalnya, perang atau bencana alam.
event occurs, the parties may be excused for failure to perform their obligations under a contract.
Examples include war or natural disasters. keadaan perang Di Indonesia, penguasanya sama dengan
darurat militer, tetapi penguasanya mendapatkan wewenang yang lebih luas lagi.
Lihat keadaan bahaya.
state of war In Indonesia, this is essentially the same as a (martial law) military emergency but the powers of the military are broader still. See also state of emergency.
keadilan Istilah ‘keadilan’ dalam bahasa Indonesia mengacu pada konsep keadilan.
‘Justice’ dalam bahasa Inggris juga mempunyai arti yang sama maupun berbagai arti lain yang tidak tercakup oleh ‘keadilan’. Misalnya, justice dapat mengacu kepada proses (lihat peradilan) dan juga hakim.
justice The Indonesian term ‘keadilan’ refers to the concept of justice.
The English word ‘justice’ is used in the same way, and in a number of ways in which ‘keadilan’ is not. For example it can be used to describe the justice process (see peradilan) and as the title of a judge.
94 kebebasan untuk berkumpul freedom of assembly keberatan objection keberatan objection
keberlakuan Menunjukkan apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah berlaku (mengikat) atau tidak.
validity / effectiveness Refers to the whether a law is in force (binding) or not.
kebijakan / kebijaksanaan
Prinsip umum yang menjadi panduan bagi pemerintah maupun legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks hukum tata usaha negara Indonesia, masih terdapat kerancuan mengenai hubungan antara kebijakan dengan keputusan (beschicking) maupun pengaturan (regelling).
Dalam konteks peraturan perundangan, kebijakan memiliki konotasi kesejahteraan masyarakat. Pada masa Orde Baru,
kebijaksanaan juga digunakan untuk kebijakan.
policy General principles that guide the
government and the legislature in carrying out their tasks and functions.
In Indonesian administrative law, there is still some uncertainty in the relationship between policy and decisions (beschicking), and policy and regulation (regelling). In a regulatory context, kebijakan has a connotation of social welfare. In the New Order, kebijksanaan was used
95 kecakapan (mengadakan
perikatan)
1. Umumnya mengacu kepada apakah seseorang (subyek hukum) dapat mengadakan hubungan hukum dengan orang atau badan hukum lain. Misalnya, orang yang belum cukup umur atau yang sakit jiwa tidak dapat mengadakan hubungan hukum tertentu.
2. Bila mengacu kepada suatu badan