3. This term is usually used exclusively in relation to natural persons in common law systems, which distinguish between bankruptcy (natural persons) and liquidation/winding up (corporations). Indonesian law does not distinguish the application of the term to both natural persons and corporations.
100
kepentingan umum public interest
keputusan Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif (presiden, menteri). Isinya bisa berupa suruhan kepada lembaga di
bawahnya atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan lembaga yang
megeluarkannya dan bisa berpengaruh kepada publik seperti halnya peraturan. Lihat peraturan dan bedakan dengan putusan (pengadilan atau hakim). Contoh umum keputusan adalah keputusan presiden dan keputusan menteri.
Lihat tata urutan peraturan perundang- undangan.
decision A regulation issued by an executive
institution (president or minister). It takes the form of an order to a lower-ranked institution or to parties directly linked to the institution issuing the decision and it can be effective as against the public, as in the case of a regulation
See peraturan and compare with putusan (of courts or judges). Common examples include keputusan presiden (presidential decision) and keputusan menteri
(ministerial decision). See hierarchy of laws. keputusan administrasi
negara (beschikking)
Keputusan dalam bidang administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu.
administrative decision State administrative decision made by an official or a government agency with the authority and responsibility to make that decision.
keputusan dewan kota Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kota.
101 keputusan pengadilan Bukan putusan yang menyelesaikan perkara
(lihat putusan pengadilan) tetapi keputusan administratif atau sebuah peraturan internal yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan, biasanya oleh hakim ketuanya.
decision of a court (administrative in nature)
Not a decision which resolves a case (see putusan pengadilan) but rather an administrative decision or internal
regulation of a court, usually issued by its chief judge.
keputusan presiden Keputusan yang dikeluarkan oleh presiden, termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
presidential decision A decision issued by the president,
recognised in the formal hierarchy of laws.
kesaksian testimony
kesalahan mistake
kesalahan guilt
kesalahan wrongdoing, mistake
kesehatan dan keselamatan kerja
Perlindungan yang harus diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja dalam melaksanakan kerjanya. Di Indonesia, termasuk perlakukan berdasarkan moral dan kesusilaan, yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama.
occupational health and safety
Protection that employers must provide to their workers in the course of their
employment. In Indonesia, includes
treatment with human dignity and religious values.
kesengajaan intent
kesepakatan Tiap pihak yang menyepakati suatu kontrak harus mengetahui hal-hal pokok
meeting of minds Each party to a contract must understand the essential details, rights, and obligations
102 serta hak dan kewajibannya yang muncul
dari kontrak tersebut. Hal ini merupakan persyaratan untuk dibentuknya perjanjian yang mengikat para pihak.
Misalnya, dianggap tidak terjadi
kesepakatan antara para pihak, bila salah satu pihak tidak dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk mengadakan hubungan hukum, atau terdapat kesalahan yang mendasar mengenai pokok-pokok kontrak. Perjanjian yang dibuat atas dasar seperti ini adalah batal atau dapat dibatalkan.
arising out of the contract. This is a
requirement for the formation of a binding contract.
For example, there is no meeting of the minds if one party is obviously not serious about entering into legal relations or there is a fundamental mistake about the essential elements of the contract. Contracts formed on this basis are void or voidable.
kesepakatan agreement
ketentuan provision (of a law)
ketentuan term
ketentuan penutup Di Indonesia, salah satu bagian dalam batang tubuh peraturan perundang- undangan yang umumnya diletakkan di bagian akhir, dan menyatakan akibat adanya peraturan tersebut terhadap peraturan lain yang sudah ada. Selain itu, ketentuan
closing provisions In Indonesia, this is a chapter of a law, usually contained at the end, which states what effect the law will have on other, existing laws. It may also provide the short title of the law and may state when it comes into effect.
103 penutup juga dapat memuat penyebutan
singkat undang-undang tersebut dan saat berlakunya peraturan tersebut.
ketentuan peralihan Salah satu bagian dari struktur peraturan perundang-undangan yang umumnya diletakkan pada bagian akhir dan berisi mengenai keberlakuan peraturan tersebut serta dampaknya terhadap peraturan lama yang terkait.
Sebagai contoh, Pasal 74 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa semua peraturan yang menyangkut hak cipta yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Hak Cipta dinyatakan masih berlaku. Kadang-kadang termasuk dalam ketentuan penutup.
transitional provisions Part of a law. Usually found at the end, stating when the law will come into force and the impact that the law will have on previously existing Indonesian laws. For example, Article 74 of the Copyright Law states that all laws dealing with copyright that do not conflict with its provisions remain in force.
Often a part of closing provisions.
ketentuan tersirat Ketentuan yang merupakan bagian dari sebuah kontrak tetapi tidak disebut secara langsung di dalamnya oleh para pihak. Misalnya, ketentuan yang diperlukan oleh
implied term A term that forms part of the contract but has not been expressly included by the parties. Examples include terms that are implied by statute, the particular
104 karena undang-undang, transaksi yang
bersangkutan, kebutuhan produktivitas bisnis atau hubungan para pihak sebelumnya.
Lihat ketentuan tersurat.
transaction, requirements of business efficacy or past dealings between the parties.
See express term. ketentuan tersurat Ketentuan yang secara langsung disebut
dalam kontrak.
Lihat ketentuan tersirat.
express term A term explicitly included in the contract. See implied term.
ketentuan umum Salah satu bagian dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya diletakkan pada bagian awal dan berisi prinsip-prinsip dasar, definisi, dan menjelaskan singkatan-singkatan yang digunakan.
general provisions Part of a law that is usually located at the beginning of the law and contains the basic principles underlying the law, definitions, and an explanation of the abbreviations used.
keterangan ahli Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli, yaitu orang yang mempunyai kualifikasi tertentu dan atau pengalaman di suatu bidang. Pendapat ahli yang diberikan harus sesuai dengan bidang keahliannya.
expert testimony Evidence provided by an expert witness, that is, a person who has particular qualifications and or expertise in a
particular area. The expert’s opinions must fall within his or her area of expertise. keterangan de auditu Keterangan dari saksi mengenai sesuatu hearsay Evidence from a witness of something
105 yang disampaikan kepada saksi oleh orang
lain dan keterangan tersebut dipakai oleh pihak untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan dalam keterangan tersebut adalah benar.
Keterangan de auditu biasanya tidak dapat diajukan sebagai bukti di pengadilan.
conveyed to the witness by someone else, where the evidence is given to establish the truth of the thing conveyed.
Hearsay evidence is not usually admissible in court.
keterangan saksi Sama dengan kesaksian. testimony Equivalent to kesaksian.
keterbukaan informasi Mengungkapkan informasi kepada pihak tertentu atau masyarakat luas.
disclosure Making information available to a particular party or to the public.
ketertiban umum public order
ketetapan MPR Lihat MPR Decision. MPR Resolution See MPR Decision.
ketetapan MPR Salah satu bentuk peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh MPR. Biasanya berupa norma-norma yang bersifat umum dan garis besar.
Lihat tata urutan peraturan perundang- undangan.
MPR Decision A form of law issued by the MPR. It usually takes the form of general norms and guidelines.
See hierarchy of laws.
ketetapan MPR MPR Decree See MPR Decision.
106 membayar utang
ketua chairperson
Ketua
(DPR/MPR/DPD/DPRD)
Anggota MPR/DPR/DPD atau DPRD yang dipilih sebagai juru bicara lembaga
sekaligus menjadi pimpinan pada sidang paripurnanya.
Speaker (of a legislature) A member of the Indonesian
MPR/DPR/DPD or DPRD chosen as its spokesperson and who leads its plenary session.
Ketua Mahkamah Agung Ketua pengadilan tertinggi di suatu negara biasanya dikenal sebagai ‘Chief Justice’. Dalam bahasa Inggeris, istilah ‘Chief Justice’ sering dipakai untuk hakim ketua dari pengadilan yang lain, misalnya, Hakim Ketua Pengadilan Niaga (Chief Justice of the Commercial Court).
Chief Justice The head of the highest court in a particular country is generally referred to as the ‘Chief Justice’.
This term is also often used in English to refer to the chief judge in any court (for example, Hakim Ketua Pengadilan Niaga, Chief Justice of the Commercial Court), although in Indonesia the usual term is simply ‘Chairperson Judge’ (Hakim Ketua).
ketua majelis hakim head of a panel of judges
kewajiban obligation
kewajiban direksi Kewajiban direksi yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dia
directors’ duties Duties placed upon directors, which, if breached, can result in their personal liability for loss arising as a result of the
107 sebabkan oleh karena pelanggaran tersebut.
Sebagai contoh, kewajiban beritikad baik untuk kepentingan perusahaan; melakukan tugas secara hati-hati, mampu dan teliti; maupun untuk menghindari benturan kepentingan.
breach. Examples include duties to act in good faith for the benefit of the company; to exercise care, skill and diligence; and to avoid conflicts of interest.
khilaf Kesalahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang dapat
berdampak pada keabsahan perjanjian.
mistake One or both parties make an error that may affect the validity of the contract.
kitab undang-undang Undang-undang yang pada saat
diundangkan dianggap meliputi keseluruhan prinsip hukum dari suatu atau beberapa bidang hukum. Kitab undang-undang biasanya dianggap sebagai ciri khas tradisi hukum civil law. Akan tetapi, sekarang ini banyak negara yang menganut tradisi hukum common law juga memakai kitab undang-undang.
Lihat kodifikasi.
code Legislation which, when it was enacted, purported to exhaustively cover an area or a number of areas of law. Codes have
traditionally been considered a hallmark of the civil law tradition. However, many countries of the common law tradition now also have codes.
See codification.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Code of Criminal Procedure
108 (KUHAP) Kitab Undang-undang Hukum Dagang Commercial Code Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Lihat Burgerlijk Wetboek. Civil Code See Burgerlijk Wetboek. Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP)
Saat ini, yang digunakan di Indonesia adalah KUHP warisan jaman kolonial Belanda terjemahan tidak resmi. Lihat Wetboek van Strafrecht
Criminal Code The current Indonesian code is an unofficial translation of the inherited colonial criminal code.
See Wetboek van Strafrecht. KKN (korupsi, kolusi
dan nepotisme)
corruption, collusion and nepotism
Common Indonesian acronym.
klaim Bagian dari permohonan paten yang
menggambarkan dengan jelas inti invensi yang dimintakan perlindungan paten.
claim Part of a patent application which must clearly describe the essence of the invention for which patent protection is sought.
klasifikasi saham class of shares
klasual anti kompetisi Klausal perjanjian yang membatasi kegiatan karyawan suatu perusahaan di bidang usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah karyawan tersebut tidak bekerja dengan perusahaan tersebut.
restraint of trade clause Contractual clause by which an employer seeks to restrict future operations of its employees in the same field of business for a specified period after they leave its employ. Such clauses are usually unlawful
109 Klausal seperti ini biasanya bertentangan
dengan hukum di negara common law kecuali apabila pembatasan yang ditentukan bersifat cukup adil. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti wilayah geografis, masa berlaku dan lingkupnya pembatasan.
in common law countries unless the restraint is reasonable. A court will consider factors such as the geographic area, duration and scope of the constraint.
klausal clause
kode etik code of ethics
kode perilaku code of conduct
kodifikasi Proses mengumpulkan dan meneliti berbagai peraturan yang berhubungan dengan topik tertentu dengan tujuan memilih ketentuan yang paling pantas dan menyusunnya menjadi sebuah kitab yang konsisten dan koheren (lihat code).
codification The process of collecting and sifting
through various laws on a particular topic or topics with the aim of singling out the best or most applicable provisions and putting them into a coherent and consistent code (see code).
kolusi Perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
collusion An arrangement or agreement to commit an act prohibited by law.
komisaris Anggota dewan komisaris. commissioner Member of the board of commissioners. Komisi (DPR) Unit kerja utama di dalam DPR Indonesia
yang menjalankan aktivitas dan fungsi
Commission (DPR) Main working unit in Indonesian People’s Representative Assembly (DPR) that
110
legislasi, pengawasan dan anggaran. Saat
ini ada sembilan komisi di DPR dengan bidang kerjanya masing-masing.
conducts legislative, supervisory and budgetary activities and functions in predetermined areas. Presently there are nine commissions in the DPR with their own respective fields of work.
Komisi Banding Merek Komisi independen ini memeriksa permohonan banding atas permohonan merek yang ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI.
Trademark Appeal Commission
This independent body hears appeals from those whose trademark applications were rejected by the IPR Directorate General. Komisi Banding Paten Komisi independen ini memeriksa
permohonan banding atas permohonan paten yang ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI.
Patent Appeal Commission This independent body hears appeals from those whose patent applications were rejected by the Directorate General of IPR. Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi
Truth and Reconciliation
Commission
komisi ombudsman Lembaga yang menerima dan
menginvestigasi pengaduan yang diajukan oleh masyarakat di bidang pelayanan masyarakat serta merekomendasikan apa yang seharusnya dilakukan (tindakan koreksi) terhadap lembaga pemerintahan yang diadukan.
ombudsman A body that investigates complaints from the public about government services and recommends corrective action to the government agency about which the complaint was made.
111
komisi pengawasan supervisory committee
kompensasi Pembayaran kembali atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau seseorang.
Lihat ganti rugi.
compensation Payment of money for loss or injury to property or a person.
See damages. kompetensi Mengacu kepada cakupan dan batasan dari
wewenang pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Apakah suatu pengadilan mempunyai kompetensi untuk mengadili suatu perkara tergantung pada tempat di mana kejadian terjadi, hukum yang harus diterapkan dalam kasus, dan siapa pihak yang terlibat.
Lihat kompetensi absolut, kompetensi relatif dan wilayah hukum.
jurisdiction Refers to the scope and limits of a court’s power to decide a case. A court’s
competence to hear a case may depend on the geographic area in which the case occurred, the law to be applied in the case, or the particular groups or individuals involved in the case.
See kompetensi absolut, kompetensi relatif and wilayah hukum.
kompetensi absolut Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan lingkungan peradilan yang bersangkutan, yaitu, di Indonesia, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara,
original jurisdiction Authority of a court to hear a case, based on the field of law involved, for example, in Indonesia, general justice, religious justice, administrative justice, military justice or arbitration.
112 peradilan militer atau arbitrase.
Lihat dan bandingkan dengan yurisdiksi, kompetensi relatif dan wilayah hukum.
See and compare yurisdiksi, kompetensi relatif and wilayah hukum.
kompetensi relatif Di Indonesia, wewenang pengadilan yang berada dalam satu lingkungan peradilan yang sama tetapi berbeda wilayah
hukumnya.
Lihat yurisdiksi, kompetensi absolut dan wilayah hukum.
jurisdiction (relative) In Indonesia, jurisdiction as between courts within the same branch of the judicature, but in different physical jurisdictions.
See yurisdiksi, kompetensi absolut and wilayah hukum.
koneksitas Di Indonesia, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan warga sipil. Pemeriksaan perkara tersebut pada
prinsipnya dilakukan di peradilan umum (sipil) akan tetapi Ketua MA dapat memutuskan sebaliknya.
joint civilian-military hearing
In Indonesia, a crime committed jointly by members of the military and civilians. The charges are, in principle, heard in the general (civil) courts but the Chief Justice of Indonesia can decide that the case be heard by the military courts.
konsensus / mufakat consensus
konsiderans Bagian dari peraturan perundang- undangan yang diletakkan di bagian awal undang-undang, sebelum batang tubuh,
considerations Part of a law or regulation located at its beginning (before its body) that contains the reason or motivating factor and legal
113 yang menunjukkan alasan atau
pertimbangan dan dasar hukum peraturan tersebut.
basis for the law.
konsinyasi Barang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijual atas nama pemilik barang.
consignment Goods sent to another to sell on behalf of the owner.
konsolidasi Sama dengan peleburan. consolidation Equivalent to peleburam (consolidation). konstituante Pada umumnya mengacu pada badan yang
dibentuk untuk merancang konstitusi baru. Pada 1955 Indonesia membentuk lembaga konstituante yang ditugasi untuk menyusun konstitusi baru. Namun Konstituante dibubarkan pada 1959, sebelum dapat menyelesaikan tugasnya.
constituent assembly / constitutional commission
Generally refers to a body that is established to draft a new constitution. In 1955 Indonesia formed a Constituent Assembly to draft a new constitution. However, it was dissolved in 1959 before it could complete its task.
konstitusi Sama dengan Undang-undang dasar, namun lazimnya konstitusi juga bisa berarti tertulis seperti UUD 1945 di Indonesia maupun konstitusi tidak tertulis seperti di sistim Inggris.
constitution Equivalent to Undang-undang dasar but can also extend to unwritten constitutional norms as, for example, in the English system.
konstitusional constitutional
114 konsultasi hukum tetapi biasanya tidak
beracara di pengadilan.
legal advice but does not usually appear in court.
kontrak Di Indonesia, kontrak mengacu kepada semua perjanjian yang tertulis. Sedang dalam sistim common law mengacu pada setiap perjanjian yang mengikat, baik tertulis maupun tidak.
Lihat perjanjian dan perikatan.
contract In Indonesia, a contract is any agreement in writing. In common law countries it is any binding agreement, whether oral or written.
See perjanjian and perikatan. kontrak kerja waktu
tertentu
Perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang masa berlakunya didasarkan pada jangka waktunya atau selesainya suatu pekerjaan tertentu,
(menurut hukum Indonesia, maksimal untuk 2 (dua) tahun dan diperpanjang satu kali selama setahun). Kontrak ini hanya berlaku untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.
Bandingkan dengan kontrak kerja waktu tidak tertentu.
fixed term employment contract
An employment contract between workers and an employer for a fixed duration (in Indonesia, a maximum of two years, with an additional extension of one year). This type of contract is valid only for work that, by its nature, will be completed within a particular time. Compare with continuing employment contract.
115 kontrak kerja waktu
tidak tertentu
Perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang masa berlakunya tidak dicantumkan.
Bandingkan dengan kontrak kerja waktu tertentu.
continuing employment contract (indefinite term)
An employment contract of indefinite duration between workers and employers. Compare with fixed term employment contract.
kontrak standar Suatu perjanjian baku yang biasa
digunakan untuk jenis transaksi tertentu dan berisi daftar ketentuan yang sering termuat dalam perjanjian di bidang transaksi yang serupa.
standard form contract A contract that is used repeatedly for a particular type of transaction and contains a printed list of standard terms often
contained in contracts relating to such transactions.
konvensi Lihat traktat. convention See treaty.
Konvensi Berne
mengenai Perlindungan Karya Sastra dan Seni
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
Konvensi Paris mengenai Perlindungan Kekayaan Industri
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
konversi hak Tindakan mengalihkan kepemilikan atas tanah berdasarkan sistem pertanahan pada masa kolonial dan sebelum Undang-
undang Pokok Agraria (1960) diberlakukan
conversion of rights In Indonesia, the act of converting
ownership over land recognised under the land system in force during the colonial period before the passage of the Agrarian